Contoh Penyimpangan Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa

Belanda mengalami kesulitan ekonomi usai kerugian yang dialami oleh VOC untuk menghadapi perang Diponegoro dan perang Padri. Ditambah dengan keputusan Belgia untuk memisahkan diri pada tahun 1930. Hal ini tentu merugikan Belanda, mengingat banyak daerah industri yang berada di wilayah Belgia.

Menyikapi hal ini, Belanda mengutus Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Setelah itu, Van den Bosch mengusung sistem tanam paksa untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel)  mewajibkan setiap desa agar menyisahkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor.

Beberapa tanaman tersebut diantaranya adalah tebu, nila, dan kopi yang dikirim ke Belanda kemudian dijual ke Eropa dan Amerika.

Beberapa Ketentuan Sistem Tanam Paksa

Sistem tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

Penyimpangan Sistem Tanam Paksa
Penyimpangan Sistem Tanam Paksa
  1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami komoditi perdagangan yang laku dijual
  2. Tanah yang ditanami tersebut bebas pajak
  3. Waktu dalam penanaman tidak boleh lebih dari waktu tanam padi (tiga bulan)
  4. Bila hasil bumi kelebihan, maka kelebihan tersebut menjadi milik penduduk
  5. Gagal panen yang bukan merupakan kesalahan petani akan ditanggung oleh pemerintah kolonial
  6. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan, pabrik, atau pengangkutan selama 66 hari untuk kepentingan Belanda

Penyimpangan Sistem Tanam Paksa

Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini mengalami banyak penyimpangan yang semakin membuat rakyat menderita. Contoh penyimpangan yang terjadi adalah sebagai berikut :

  1. Diberlakukannya cultur procenten yaitu bonus bagi pegawai Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak
  2. Tanah yang harus ditanami komoditi melebihi 1/5 bagian
  3. Petani tetap harus membayar pajak dari tanah yang ditanami komoditi
  4. Kelebihan hasil ternyata tidak dikembalikan kepada penduduk
  5. Petani harus menanggung sendiri jika terjadi gagal panen
  6. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan atau pabrik lebih dari 66 hari

Berbagai penyimpangan tersebut membuat rakyat semakin menderita karena kemiskinan, kelaparan, hingga kematian yang terus terjadi di berbagai wilayah. Alhasil, timbul berbagai reaksi dari rakyat dan orang-orang Belanda mengenai praktik penindasan ini.

Reaksi tersebut membuat Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap dan secara resmi pada tahun 1870 berdasarkan UU Landreform atau UU Agraria.

Loading...